AL-ASHLAH : Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
AL-ASHLAH : Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. Diterbitkan oleh Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi. Terbit dua kali dalam satu tahun yaitu pada bulan Januari dan Juli. Jurnal AL-ASHLAH menerima artikel ilmiah yang ditulis dalam Bahasa Indonesia/Bahasa Inggris. Cakupan dari artikel ilmiah yang dipublikasi dalam jurnal ini adalah semua hasil kajian, penelitian, dan studi literatur tentang berbagai perspektif Hukum Keluarga, Hukum Islam, wacana gender, dan penyusunan Hukum Sipil Islam. Semua naskah yang masuk ke meja redaksi akan direview oleh mitra bestari dan pemilihan naskah didasarkan pada pertimbangan kekuatan kualitas tulisan, orisinalitas, dan kontribusinya pada ilmu pengetahuan.
Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi
PEMIDANAAN PELAKU POLIGAMI TANPA IZIN MENURUT PASAL 402 KUHP DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Unlicensed polygamy remains a legal issue in Indonesia as it has implications for legal certainty, the protection of wives’ and children’s rights, and the orderly implementation of marriage. This study aims to analyze the regulation and implementation of Article 402 of Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code (KUHP) in relation to unlicensed polygamy, the relationship between this provision and the mechanism for obtaining polygamy permission under Indonesian marriage law, as well as its compatibility with Islamic legal principles. This study employs a normative legal research method using a statutory approach and a conceptual approach. The data were obtained through library research involving primary and secondary legal materials, which were analyzed using qualitative juridical analysis. The results indicate that Article 402 of the KUHP does not aim to prohibit polygamy, but rather to establish legal limitations on polygamous practices conducted without fulfilling state-mandated procedures. This provision is consistent with the polygamy permission mechanism under the Marriage Law and Islamic legal principles, particularly the principles of justice, responsibility, and maqāṣid al-sharī‘ah in maintaining family welfare.
Article 402 of the Indonesian Criminal Code
Copyright (c) 2026 Moh. Izul Haq Adibulloh, M. Amir Mahmud, Ansari Ansari http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PERAN ISTRI PEKERJA PERSPEKTIF MUI KABUPATEN BANYUWANGI (STUDI KASUS BURUH PABRIK SARDEN PT PASIFIK HARVEST INDONESIA)
This research aims to examine the role of wives of sardine factory workers at PT Pasifik Harvest Indonesia in Badean Village, Blimbingsari District, Banyuwangi Regency, as breadwinners, viewed from the perspective of the Indonesian Ulema Council (MUI) of Banyuwangi Regency. This research uses an empirical research design with a descriptive qualitative method and a case study approach. Primary data was obtained through interviews with female factory workers and MUI clerics, while secondary data was sourced from verses of the Al-Qur'an, hadith, and relevant scientific journals. Data validity was tested using the triangulation method. The research results indicate that the wife's decision to work as a factory worker is driven by economic factors, namely the husband's income, which is felt to be insufficient for living needs and children's education costs, as well as environmental factors and work habits. Working provides an opportunity for wives to contribute to the family's economic welfare and prepare for future savings, although it also poses challenges in the form of limited time with children and partners, which can potentially disrupt household harmony. According to the view of the MUI clerics of Banyuwangi Regency, the law for a wife working is fundamentally permissible as long as it does not contradict Islamic law, such as continuing to maintain modesty (aurat) and avoiding excessive mixing (ikhtilat), and is based on deliberation and the husband's permission with mutual understanding. This research confirms that the wife's role as an additional breadwinner can be in harmony with Islamic values if based on communication, agreement, and professionalism (itqan) between husband and wife.
Copyright (c) 2026 M. Ainul Yaqin, Akhmad Rudi Maswanto, Ansari Ansari http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PANDANGAN TOKOH AGAMA KABUPATEN BANJAR TERHADAP KASUS TALAK 1000 SEKALIGUS DALAM KITAB FIKIH SUNNAH
This research is motivated by the case of talak 1000 (a husband declaring divorce 1,000 times) which once occurred during the time of the Prophet Muhammad. Sayyid Sabiq, in Fiqh al-Sunnah Volume 2, mentions a case in which a man divorced his wife 1,000 times, and this was ruled as a triple divorce (talak tiga). The researcher also directly encountered a similar case of talak 1000. The practice of pronouncing 1,000 divorces outside the court raises legal issues, as there are differing scholarly opinions some maintain that repeated declarations count as a single divorce, while others uphold that they constitute three. Religious leaders in Banjar Regency express divergent views: some consider talak 1000 to amount to three divorces, while others believe it depends on the husband's intention at the time. The phenomenon of talak 1000 carries educational value for husbands but also creates legal confusion in society. This study aims to explore the perspectives of religious leaders in Banjar Regency regarding the case of talak 1000 as discussed in Fiqh al-Sunnah, and to examine the perceived positive and negative impacts of this practice according to their views. Penelitian ini dilatarbelakangi kasus talak 1000 yang pernah terjadi di zaman Rasulullah, Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunnah Jilid 2 menyebutkan kasus seseorang yang mentalak istrinya sebanyak 1000 kali, dan hal tersebut dihukumi sebagai talak tiga dan peneliti pernah menemukan langsung kasus serupa terkait talak 1000 tersebut. Praktik talak 1000 sekaligus di luar pengadilan menimbulkan persoalan hukum, karena terdapat pendapat bahwa talak berulang tetap dianggap sebagai satu talak. Dan tokoh agama Kabupaten Banjar menunjukkan adanya perbedaan pandangan: sebagian menghukumi talak 1000 sebagai tiga talak, sementara yang lain melihatnya tergantung pada niat suami saat menjatuhkannya. Talak 1000 dipandang memiliki nilai edukatif bagi suami, namun juga menimbulkan kebingungan hukum di masyarakat. Tujuan dalam penelitian artikel ini ialah, untuk mengetahui bagaimana pandangan Tokoh Agama Kabupaten Banjar Terhadap Kasus Talak 1000 sekaligus dalam kitab fikih sunnah, untuk mengetahui apa dampak positif dan negatif kasus Talak 1000 sekaligus dalam kitab fikih sunnah menurut pandangan tokoh agama Kabupaten Banjar.
Copyright (c) 2026 Muhammad Ananda Ilfansyah, S.H., Agnia Aldzia, S.H. http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
DARI TEKS KE KEMASLAHATAN: MERUMUSKAN PARADIGMA PEMERINTAHAN ISLAM KONTEMPORER
Artikel ini mengkaji sejauh mana konsep maslahah dapat dijadikan paradigma normatif dan metodologis dalam tata kelola pemerintahan Islam kontemporer yang berhadapan dengan birokrasi modern, digitalisasi pelayanan publik, dan tuntutan keadilan sosial. Penelitian ini memosisikan diri sebagai kajian normatif-konseptual yang berupaya menjembatani idealitas maqasid al-syari’ah dengan kebutuhan teknis pemerintahan modern, melampaui studi terdahulu yang cenderung parsial pada aspek regulasi. Dengan menggunakan metode kualitatif normatif berbasis studi kepustakaan terhadap literatur usul fikih, maqasid al-syari’ah, fiqh siyasah, serta temuan empiris mutakhir tentang kebijakan publik dan tata kelola digital, analisis dilakukan secara deskriptif-analitis terhadap dimensi normatif, metodologis, dan implikatif maslahah. Hasil kajian menunjukkan bahwa maslahah berfungsi sebagai fondasi legitimasi moral kebijakan, kerangka metodologis untuk menguji kebijakan berbasis data dan keberlanjutan, serta instrumen evaluatif terhadap keadilan, demokrasi, kepemimpinan, dan perlindungan hak warga di era pemerintahan digital, sehingga menegaskan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons kompleksitas kontemporer sekaligus menghindari formalisme legal yang mengabaikan kemaslahatan substantif masyarakat luas.
Copyright (c) 2026 KHAIRUN MUSMAR, ANGGI LESTARI, ASYIQA JAMIL, KURNIATI http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Dampak Intervensi Orang Tua Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Anak
Di dalam setiap keluarga pasti terdapat masalah. Masalah dalam keluarga seringkali diperparah oleh intervensi orang tua yang dapat mengganggu keharmonisan keluarga. Studi ini bertujuan untuk memahami masalah intervensi orang tua yang bepengaruh kepada keharmonisan rumah tangga anak di dalam masyarakat. Intervensi orang tua juga sangat menarik untuk diteliti karena dapat dijadikan pengetahuan untuk masa depan dan dapat memahami cara-cara menghadapi pengaruh intervensi orang tua terhadap keharmonisan keluarga anak. Metode ini menerapkan pendekatan kualitatif untuk memahami fenomena mengenai keadaan objek alimiah, seperti meneliti tindakan dan sebagainya secara menyeluruh dengan cara deskripsi. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan, yang berfokus pada gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Studi ini dilakukan di kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini dapat mengungkap dampak pengaruh intervensi orang tua yang dapat mengganggu keharmonisan keluarga anak, seperti isu ekonomi, yang masih belum menginginkan, penampilan istri yang tidak layak, pendidikan anak yang kurang baik, serta masalah tempat tinggal yang masih satu rumah dengan orang tua. Dalam hukum Islam, keterlibatan orang tua diizinkan dan orang tua berperan sebagai mediator, bukan sepenuhnya mencampuri urusan keluarga anaknya. Pengaruh intervensi orang tua terhadap keharmonisan keluarga anak baik yang bersifat positif maupun negatif. Pada dasarnya, campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak merupakan bentuk kasih sayang yang tidak selalu bersumber dari niat buruk. Dalam Islam, peran orang tua terhadap anak diatur dalam norma-norma yang bertujuan menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.
Copyright (c) 2026 Lukmanul Hakim, Lukman Hakim, Abdul Aziz Aziz http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Ketaatan Masyarakat Islam Pedesaan Dalam Menjaga Lingkungan Dari Sampah
The indiscriminate disposal of waste in villages, particularly in Banyuwangi Regency, has become a crucial phenomenon. In addition to the increasing daily waste, the lack of sanitation facilities and the low literacy of the community regarding waste raise concerns. The impacts involve unpleasant odors, environmental pollution, unsightly views, and the potential spread of diseases. Numerous illegal dumping points along riverbanks pose a threat to rice field irrigation. Previous studies primarily focused on factors such as attitudes and education levels, neglecting the anthropological aspects of Islamic law. This research addresses this gap by examining the behavior of rural communities towards waste in Banyuwangi from the perspective of Islamic law anthropology. The study is significant as the indiscriminate disposal of waste persists among rural Islamic communities, despite existing Islamic laws requiring environmental protection. The qualitative research method, specifically explanatory case studies, was conducted in Sarimulyo Village in December 2023. The results indicate a lack of knowledge among the community regarding waste and Islamic law, along with a tendency for non-compliance with regulations.
Copyright (c) 2026 M. Amir Mahmud, Iis Ni’matul Jannah http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Analisis Permohonan Dispensasi Kawin Dengan Latarbelakang Orang Tua Non Muslim
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua non-Muslim di Indonesia, dalam konteks hukum perkawinan dan perlindungan anak. Dispensasi kawin merupakan mekanisme hukum yang memungkinkan pernikahan dilakukan di bawah usia minimum yang ditentukan oleh undang-undang, dengan persetujuan pengadilan. Fokus kajian ini adalah pada aspek hukum, sosial, dan kultural yang melatarbelakangi permohonan dispensasi kawin dari keluarga non-Muslim, serta pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan sosiologis, dengan analisis terhadap putusan-putusan pengadilan Agama terkait permohonan dispensasi kawin dari pemohon non-Muslim, serta wawancara dengan aparat peradilan dan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi, pendidikan, dan tekanan sosial menjadi pendorong utama permohonan dispensasi kawin, sementara pertimbangan hakim lebih menitikberatkan pada prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dalam penanganan perkara dispensasi kawin, termasuk penguatan peran konseling dan edukasi kepada orang tua serta calon mempelai.
Copyright (c) 2026 akhmad Rudi maswanto http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengasuhan Orang Tua Pada Anak
Pengasuhan anak merupakan proses interaksi antara orang tua dan anak seperti merawat, mengasuh, memberi nafkah, memberi Pendidikan yang meliputi Pendidikan agama, ibadah, serta pembentukan akhlak yang baik. Karena hal tersebut merupakan sebuah kewajiban bagi orang tua dalam pengasuhan dan akan menimbulkan hak yang harus dipenuhi dari kewajiban tersebut. Di Desa Kedaleman ada orang tua yang belum memenuhi kewajiban dalam pengasuhan anak. Keluarga bapak T dan ibu P kurang memberikan pengawasan serta pengajaran kepada anak, yang menyebabkan anak tidak melanjutkan Pendidikan dan belum memberikan pengajaran agama dan ibadah kepada anak. Keluarga bapak W dan ibu S, mereka kurang melakukan pengawasan terhadap anaknya, dikarenakan sibuk dengan pekerjaannya sehingga anak meniru perilaku tidak baik yang ada di lingkungan sekitarnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) bersifat deskriptif, sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Pengumupan data menggunakan Teknik wawancara, observasi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan cara berpikir deduktif. Hasil penelititan ini menunjukan bahwa pelaksanaan kewajiban orang tua dalam pengasuhan anak kurang berjalan dengan baik, Karena adanya problem yang dialami orang tua, seperti orang tua Perempuan sulit mendapatkan pekerjaan, karena Pendidikan yang masih tergolong rendah dan kurangnya pemahaman orang tua tentang pemahaman agama dan ibadah, orang tua kurang memberikan pengawasan dan pengajaran kepada anak, karena masih menganggap hal tersebut merupakan mutlak tugas dari Lembaga Pendidikan. Maka kewajiban orang tua tersebut kurang berjalan dengan baik dan hak-hak anak dalam pengasuhan kurang terpenuhi.
Copyright (c) 2026 Moh. Hadad Al Madani, Lukman Hakim, Abdul Aziz http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Ihdad dan Media Sosial: Dialektika Norma Fiqh dan Realitas Sosial
Perkembangan media sosial mengubah cara perempuan berinteraksi di ruang publik, termasuk selama masa ihdad. Dalam hukum Islam, ihdad mewajibkan perempuan membatasi berhias dan interaksi sosial untuk menjaga kehormatan dan mencegah fitnah. Namun, di era digital, perempuan tetap dapat “hadir” di ruang publik melalui media sosial tanpa keluar rumah. Artikel ini membahas dialektika antara norma fiqh ihdad dan realitas sosial penggunaan media sosial oleh perempuan berihdad. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan memadukan kajian hukum Islam dan temuan penelitian terdahulu, yang dianalisis melalui teori sosiologi. Hasil kajian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial didorong oleh kebutuhan emosional, keterhubungan sosial, kebiasaan bermedia, dan tuntutan profesional, sementara secara normatif praktik tersebut berpotensi bertentangan dengan esensi ihdad apabila memuat unsur berhias dan membuka ruang fitnah. Temuan ini menegaskan perlunya penafsiran aplikatif ihdad yang tetap menjaga tujuan syariat sekaligus mempertimbangkan realitas sosial perempuan di era digital.
ihdad, media sosial, hukum Islam, sosiologi agama.
Copyright (c) 2026 Zulfa Athifah, Mukhsin Achmad http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
IJBAR NIKAH DALAM PERNIKAHAN ANAK: ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN
This study examines how the concept of ijbar marriage—the authority of a guardian to marry off a daughter without her consent—is understood within classical Islamic jurisprudence, Indonesian family law, and contemporary social practices, as well as its connection to child marriage. Positioned as a critical intervention in Islamic family law discourse, this research evaluates the compatibility between ijbar and the principles of women’s rights protection. Using a normative qualitative method based on literature review of juristic texts, national regulations, court decisions, and institutional reports, the study finds that classical jurisprudence limits ijbar to clear notions of welfare, yet in practice it is often misinterpreted as justification for forced child marriage. Although Indonesian law has raised the minimum marriage age, legal loopholes remain through the dispensation mechanism, frequently reinforced by misinformed religious narratives. Ethical analysis and maqasid al-sharia perspectives indicate that forced child marriage contradicts the aims of protecting life, dignity, and wellbeing, affirming the necessity of reinterpreting ijbar within contemporary legal and social contexts.
Copyright (c) 2025 M. Hafil Birbik http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI DALAM MENETAPKAN DISPENSASI KAWIN
Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Banyuwangi dalam menetapkan dispensasi kawin, serta menggali alasan-alasan utama permohonan dispensasi dan prosedur pengajuannya. Latar belakang penelitian ini didorong oleh tingginya angka pernikahan dini di Banyuwangi, yang masih menjadi persoalan sosial kompleks meskipun terdapat penurunan dari tahun ke tahun. Metodeiyang digunakanidalam penelitianiini menggunakan metode kualitatifidengan teknik pengumpulan data berupa wawancara,iobservasi, dan dokumentasi. Ditemukan hasil penlitian menunjukkan bahwasanya alasan utama pengajuan dispensasi kawin adalah kehamilan di luar nikah, tekanan ekonomi, budaya perjodohan dini, dan tekanan sosial. Hakim mempertimbangkan dispensasi berdasarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, yang menekankan asas kebutuhan terbaik yang diperoleh bagi anak, kesiapan psikologis serta reproduksi, serta dukungan keluarga. Prosedur pengajuan diperketat dengan persyaratan surat rekomendasi dari dinas terkait dan pendengaran langsung dari anak yang dimohonkan dispensasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun dispensasi masih diberikan dalam kondisi tertentu, pendekatan hakim semakin berhati-hati dan multidimensional. Namun, penanganan pernikahan dini tetap memerlukan kerja sama antara pengadilan, keluarga, masyarakat, dan pemerintah.
Copyright (c) 2025 Miftahur Rizqi, Raden Muyazin Arifin, Mohamad Arif Fauzi, Mohamad Arif Fauzi http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PENGARUH KONSEP KAFA'AH DALAM MEMBINA KEUTUHAN RUMAH TANGGA
Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman with the aim of forming a household that is sakinah mawadah and rahmah. To be able to realize this goal of course requires a harmonious and compatible partner. Islam offers kafa'ah as a medium so that the goals of marriage can be realized. Kafa'ah is equality or equality between a prospective husband and a prospective wife. In Islam, the most important equality that must be seen is in religious matters. Parents or married couples have different kafa'ah standards ranging from a social or religious perspective. For this reason, the research conducted by researchers aims to determine the application of kafa'ah in weddings in Gintangan village. This type of research is field research (field research) which is descriptive analysis in nature. The primary source in this research is the Gintangan village community using a proportional sampling technique, where the data sampling technique takes certain considerations into account, namely people who are married and parents who have married off their children. Data collection techniques use unstructured interview methods and documentation, qualitative data analysis techniques use inductive thinking methods, namely drawing conclusions starting from questions or specific facts leading to general conclusions.
The phenomenon of marriage dispensation following national legal reform has shown a significant increase and raised controversy over the effectiveness of child protection within the framework of Islamic family law. Although Law No. 16 of 2019 established the minimum legal age for marriage as a preventive measure against child marriage, the enforcement of dispensations through Article 7(2) paradoxically creates a legal loophole that contradicts the lawÃ¢â‚¬â„¢s protective intent. This study focuses on a normative critique of marriage dispensation from the perspective of maqÃ„ÂÃ¡Â¹Â£id al-sharÃ„Â«Ã¢â‚¬Ëœah, examining to what extent contemporary Islamic family law remains responsive to the principles of Ã¡Â¸Â¥ifÃ¡Âºâ€œ al-nafs (protection of life) and Ã¡Â¸Â¥ifÃ¡Âºâ€œ al-nasl (protection of lineage). The research adopts a qualitative approach based on library research, with data collected from classical and contemporary legal texts, including works on maqÃ„ÂÃ¡Â¹Â£id, Islamic jurisprudence, and national legal documents. Content analysis was employed to reduce and categorize the data thematically. The findings reveal that dispensations granted without grounding in substantive maÃ¡Â¹Â£laÃ¡Â¸Â¥ah contradict the foundational principles of maqÃ„ÂÃ¡Â¹Â£id and tend to reproduce structural inequalities, particularly against young girls. The study concludes that maqÃ„ÂÃ¡Â¹Â£id al-sharÃ„Â«Ã¢â‚¬Ëœah must be repositioned as an epistemic framework for reformulating Islamic family law to enhance its commitment to justice and child protection. This research underscores the need for ethical and contextual legal reconstruction to avoid legalistic bias that harms vulnerable groups.
Copyright (c) 2025 Saini Saini http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PERAN SUAMI ISTRI DALAM MEMBANGUN RUMAH TANGGA DENGAN POLA KOMUNIKASI QURÃ¢â‚¬â„¢ANI
Penelitian ini membahas tentang peran suami dan istri dalam membangun keharmonisan rumah tangga melalui penerapan pola komunikasi qawlan layyinan, yaitu bentuk komunikasi yang santun, lemah lembut dan penih hikmah sebagaimana yang telah diajarjan dalam Al-quran. Komunikasi yang efektif dan beretika merupakan pilar utama dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan (field reseacrh) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran suami istri dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan untuk mengeksplorasi secara lebih mendalam makna komunikasi qawlan layyinan sebagai bentuk komunikasi yang dapat diterapkan dalam hubungan antara suami dan istri dalam keluarga Islami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas informan menyampaikan bahwa komunikasi yang dibangun atas dasar kelembutan, kesantunan, dan saling menghargai sangat berpengaruh dalam menyelesaikan konflik keluarga. Suami yang mampu menahan amarah dan memilih kata-kata yang menenangkan ketika menegur atau memberi nasihat kepada istri cenderung lebih dihormati dan disegani dalam rumah tangga. Begitu pula istri yang berbicara dengan suara yang lembut dan menghindari kata-kata yang menyakitkan mampu menciptakan suasana emosional yang stabil di tengah tekanan kehidupan rumah tangga. hormat. Dengan demikian, hasil studi lapangan ini memperkuat bahwa pola komunikasi qawlan layyinan tidak hanya menjadi sarana untuk menghindari konflik, tetapi juga menjadi fondasi dalam membangun relasi emosional yang sehat antara suami istri serta mewariskan nilai-nilai Islam dalam keluarga.
Keywords: Husband and Wife, Qawlan Layyinan Communication Patterns
Copyright (c) 2025 Sovi Nur laila http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
KAJIAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PERAN ORANG TUA KARIER DALAM MENGASUH ANAK DISABILITAS
The dynamics of career-oriented families in the modern era have brought significant changes to parenting patterns, including for children with disabilities. Dual-income parents often face challenges in optimally fulfilling the physical, emotional, and educational needs of their children. This study aims to analyze the parenting roles of working parents towards children with disabilities in career-oriented families from the perspectives of Islamic law and child protection legislation. The research employs an empirical approach with a descriptive-qualitative method. Data were collected through interviews and observations involving five families in Barurejo Village, Siliragung Subdistrict, Banyuwangi Regency. The research findings indicate that although both parents are employed, they must still fulfill their parenting responsibilities holistically through role-sharing, time adjustment, and support for the child's therapy. From the perspective of Islamic law, parenting emphasizes the principles of maÃ¡Â¹Â£laÃ¡Â¸Â¥ah al-maÃ¡Â¸Â¥Ã¡Â¸ÂÃ…Â«n and maqÃ„ÂÃ¡Â¹Â£id al-sharÃ„Â«Ã¢â‚¬Ëœah. In contrast, positive law guarantees the rights of children with disabilities through Law Number 35 of 2014 and Law Number 8 of 2016. The study concludes that the active involvement of both parents is pivotal to the success of caring for children with disabilities and can be implemented adaptively, provided it is grounded in the child's best interests.
Copyright (c) 2025 Qurrotun Nikmah, Lukman Hakim, Abdul Aziz http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
Sexual violence against children is a serious issue that involves multiple dimensions, including social, legal, religious, and others. One case of child sexual violence was uncovered in Bumiharjo Village, Glenmore District, Banyuwangi Regency, but it is reasonable to assume that there are still other cases that have not been reported due to fear and lack of understanding of reporting procedures. This study aims to explore the existing legal protections, identify various obstacles in their implementation, and formulate necessary corrective measures. An empirical legal approach was employed in this research, using techniques such as interviews, observation, and document analysis. The findings indicate that despite the availability of reporting services, child protection efforts are still hindered by a lack of education, weak supervision of non-formal education, and minimal family involvement. Therefore, it is crucial to strengthen relevant institutions in providing continuous education and fostering partnerships between the government, community, and families. The handling process is further hampered by social pressures, the perpetratorÃ¢â‚¬â„¢s status as a religious figure, and insufficient ongoing assistance. This study underscores the importance of inter-agency coordination, the strengthening of rehabilitation systems, and public education in creating an effective legal protection system that prioritizes the best interests of the child.
Copyright (c) 2025 Surya Wulandari, Lukman Hakim, Abdul Aziz http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
IMPLEMENTASI HUKUM KELUARGA SEBAGAI REKAYASA SOSIAL MASYARAKAT DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM DAN KEPATUHAN HUKUM
Family law is in an important position in the life of the community, contributing to creating and realizing an orderly and harmonious community environment. This research is based on the high rate of law violations in the family realm, such as divorce and domestic violence, which shows low awareness and compliance with family law. The method used in this study is libray research and the research approach uses a naturalistic method that is carried out at the time of natural setting, while the abjek that is studied is in accordance with the most appropriate conditions, then data collection techniques through participatory observation, and analysis of relevant legal and policy documents. The results of the study show that the implementation of family law supported by legal education, mediation, and community-based approaches can increase public understanding of the importance of family law, thereby encouraging law-abiding behavior. In addition, the results of the study also indicate that family law plays an important role as an effective social engineering tool in shaping legal norms and values that can increase legal awareness among the community.
EFEKTIVITAS NAZHIR DALAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA WAKAF PESANTREN
Waqf is a legal action of a person, group, or legal entity that separates part of their property for the purpose of worship or other purposes according to Islamic teachings. This study uses a field research method with a descriptive-qualitative approach. Primary data is obtained directly from primary sources, while secondary data comes from indirect sources. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation, with analysis using descriptive-analytical methods. The results of the study show that the role of nazhir at YPP Miftahul Ulum in Bengkak Village has not been optimal. The appointment of nazhir is still carried out traditionally, choosing parents who are considered religious and able to manage waqf land, but do not meet the ideal criteria. The supporting factors for waqf management are references to Law No. 41 of 2004 concerning Waqf, while obstacles include internal factors, such as limited human resources, and external factors, such as lack of attention from the government and the surrounding community. The impact of supporting factors allows nazhir to adjust its duties and functions according to the law, while inhibiting factors cause the management and development of waqf land to not be optimal.
PENERAPAN KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945
This research aims to analyze the application of interreligious harmony based on the perspective of Islamic law and the 1945 Constitution. Religious harmony is an important pillar in maintaining social stability in the midst of Indonesia's diversity. Islamic law emphasizes the value of tolerance and respect, while the 1945 Constitution guarantees freedom of religion as a constitutional right. This research uses a qualitative method with a postpositivism approach, as well as primary and secondary legal sources. Data collection techniques include interviews, documentation, and observation, while data analysis is carried out through reduction, presentation, and conclusion drawn. The results of the study show that social interaction between Muslims and Christians in Sumbersewu Village runs harmoniously through good communication. The principles of maqhÃƒÆ’Ã‚Â¢shid al-syarÃƒÆ’Ã‚Â®ah, especially hifdzu al-dÃƒÆ’Ã‚Â®n (safeguarding religion), are an important foundation in creating harmony. Factors that support harmony include individual awareness of the importance of living peacefully, strong faith in religion, and mutual respect and tolerance for the implementation of worship in each religion. This research emphasizes that harmony is not only realized through the rule of law, but also through the social awareness of the community
DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP ANGKA PERCERAIAN DI KECAMATAN KALIBARU KABUPATEN BANYUWANGI
Marriage at a young age often has a negative impact both personally and socially, so if not anticipated, early marriage will not result in family happiness. One of the main factors that cause early marriage is the low level of education, which affects the mindset and understanding of the nature and purpose of marriage. This study uses a qualitative descriptive method with an explanatory descriptive qualitative approach. Primary data was collected through observation, interviews, and documentation, while secondary data was obtained from the literature. Data analysis is carried out through data reduction, data presentation, and conclusion drawn. The results of the study show that young divorce victims, especially women, experience a change in social status to become young widows, so they must be economically independent. Personal impacts that arise include trauma and depression, while social impacts are in the form of difficulty adapting to the environment. Factors that cause divorce at a young age include economic problems, infidelity, lack of harmony in the household, the inability of the husband to provide for the family, and lack of openness between spouses.
Copyright (c) 2024 Muhammad Arif Fauzi, Ansari Ansari
DINAMIKA PERKEMBANGAN METODE PENETAPAN HUKUM NAHDLATUL ULAMA DAN MAJELIS ULAMA INDONESIA DALAM PEMBARUAN HUKUM ISLAM
This research aims to analyze the dynamics of the legal determination method developed by Nahdlatul Ulama (NU) and the Majelis Ulama Indonesia (MUI) in the context of legal reform so that it can accommodate problems that occur in the reality of human civilization. This research is library research, with an Islamic legal approach, qualitative data analysis and documentation techniques from both primary and secondary sources related to the legal determination method (istinbath al-ahkam) developed by NU and MUI. NU's method of legal determination has developed and has become the basic foundation of the legal system, namely using the qauliy, ilhaqiy and manhajiy school of thought approaches and gradually NU has made syarah (explanation) of this system. The MUI perfected the system and mechanism for determining laws using the al-jam'u wa at-taufiq method, the muqaranah method and the bayani and ta'lili methods as an explanation of the manhaji method. Furthermore, the MUI refined and confirmed this method to become organizational regulations. These dynamics reinforce that NU and MUI have moderate and adaptive principles, where Islamic law is flexible, elastic and dynamic according to current developments
Copyright (c) 2024 Imam Syafi'i, Lukman Hakim
EFEKTIVITAS PAK OGAH DALAM MENGATUR LALU LINTAS PERSPEKTIF MAQASIDH AL-SYARIAH
This research aims to understand, identify, and analyze the phenomenon of the prevalence of ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã…â€œPak OgahÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã‚Â in Genteng Subdistrict, Banyuwangi Regency. This type of research is empirical juridical, where the researcher describes in detail the object being studied regarding the legal effectiveness of Pak Ogah in traffic regulation from the perspective of Maqasid Al-Shariah. The research approach includes the statute approach, conceptual approach, juridical-sociological, and Maqasid Al-Shariah. Data collection was carried out using interviews and documentation, then analyzed descriptively and qualitatively. The results of the study indicate that: 1) the existence of Pak Ogah is met with both pros and cons in the reality of society; the pros are that Pak Ogah is considered to help reduce traffic congestion, while the cons are that Pak Ogah is seen as a cause of traffic jams. According to the theory of legal effectiveness and Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation, Pak Ogah is an illegal profession because it lacks legal standing and is considered ineffective in assisting police duties, thus requiring regulation and training. 2) The Maqasid Al-Shariah perspective on the Pak Ogah phenomenon includes 2 out of five principles, namely Hifdz Al-Maal, where the profession of Pak Ogah becomes a job and source of livelihood for its practitioners, especially for the lower economic class, as it is favored because it does not require complicated qualifications; and Hifdz Al-Nafs, which prioritizes sustaining one's life and supporting their family, ensuring the continuity of life according to its course.
URGENSI PERMOHONAN PENETAPAN WALI OLEH ORANG TUA UNTUK PENJUALAN HARTA ANAK PERSPEKTIF UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN ANAK
Minors need the help of guardians to carry out legal acts, including the transaction of children's property. In Indonesian laws, parents have the right to be the guardians of their children and when acting as guardians all the actions they do must be in the best interests of their children. The prominent number of domestic violence against children, especially those committed by parents, deserves attention. Parents have obligations and responsibilities to their children, including child protection. To exercise their rights as guardians, parents must properly fulfill their obligations and responsibilities towards their children. Therefore, the appeal for guardianship through court is important as a means of verification whether parents have properly fulfilled their obligations and responsibilities. In this study, the first core problem is "What is the urgency of appeal for guardianship as the condition for the transaction of children's property from the perspective of the Child Protection Law. This study uses methods of normative juridical, and literature studies with conceptual, case, and statute approaches to examine and discuss the urgency of the appeal for guardianship for the transaction of children's property. The results of the author's research are as follows: the appeal for guardianship for the transaction children's property is important to protect children's rights and so that children are not economically exploited by transaction that is not in their best interests.
PENGARUH INTERVENSI ORANG TUA TERHADAP KEBERLANGSUNGAN RUMAH TANGGA ANAK
Parental intervention in the household affairs of their children is a phenomenon that often occurs in society. This study examines parental intervention from the perspective of Islamic law and positive law to determine its legal implications and limits. Using a normative juridical approach, this research analyzes legal sources, including Islamic law principles and national regulations governing family and household matters. The findings indicate that in Islamic law, parental intervention is permissible as long as it aligns with principles of benefit (maslahah) and does not cause harm (mafsadah). Meanwhile, positive law in Indonesia upholds household independence while still recognizing the advisory role of parents. However, excessive intervention that disrupts household harmony may have legal consequences. This study concludes that parental intervention should be conducted wisely, respecting the autonomy of the child's household while providing guidance in accordance with legal and ethical principles.
Copyright (c) 2025 Akhmad Rudi Maswanto, Ani Ulyatur Rashida
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PEUTRON ANEUK DALAM ADAT ACEH
This study aims to analyze the perspective of Islamic law on the Peutron Aneuk tradition, a cultural practice in Aceh, particularly in Desa Paya Peunaga, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat. The research addresses two main issues: (1) How is the ritual process of the Peutron Aneuk tradition conducted in Desa Paya Peunaga, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat? and (2) What is the perspective of Islamic law on this tradition? The study employs a field research method with a descriptive approach, incorporating syarÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã¢â€žÂ¢i (Islamic jurisprudence), cultural, and sociological perspectives. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation to obtain relevant information about the issues studied. The findings reveal that: (1) The Peutron Aneuk ritual is performed on the seventh day after a baby's birth and includes several ceremonies, such as peucicap, peusijuk, beu kaca, balek hate manok, cuko 'ok, belah kelapa, peugiding tanoh, and marhaban. Each symbol in these rituals holds distinct philosophical meanings. (2) From the perspective of Islamic law, the Peutron Aneuk tradition practiced in Desa Paya Peunaga is considered inconsistent with Islamic teachings. This is due to the absence of explicit guidance from the Qur'an or the Sunnah mandating such practices. Additionally, the implementation of this tradition is not solely regarded as an expression of gratitude to Allah for the blessing of a newborn but also reflects a belief among some community members in the benefits of the tradition outside of Islamic values, which contradicts the principles of tawhid (Islamic monotheism).
PERNIKAHAN CHILDFREE: TREN REVOLUSI GAYA HIDUP GENERASI MILLENNIAL DI KALANGAN GENERASI Z DAN DAMPAKNYA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM
Childfree marriages are becoming increasingly common among Generation Z and Millennials, indicating changes in social values and lifestyles. The aim of this research is to identify the main components that influence a couple's decision to marry without children and to evaluate the impact from the perspective of Islamic family law. This qualitative study collects data through participant observation and in-depth interviews. Research shows that economics, health, personal freedom, and concern for the environment are the main factors in marriage decisions not to marry. According to Islamic family law, having children is considered an important goal of marriage. However, there is respect for individual freedom to make decisions that do not conflict with sharia principles. Couples who choose not to have children often face social and religious pressure, but their decision can be considered valid if it is based on compelling reasons such as health or other relevant conditions. The social impact of this decision varies, from support to rejection, but shows a shift in values in modern society, which increasingly values individual life choices. This research provides insight into the dynamics of childless marriage and its implications in the Islamic legal and social context.
the Lifestyle Revolution of tthe Millennial Generation
and Generation Z all embrace childfree marriage
HIFZH AL-DIN SEBAGAI KONSIDERAN HUKUM PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF FIQH AL-MAQASHID
Pernikahan beda agama masih menjadi polemik hingga saat ini. Tidak dapat dipungkiri, di zaman yang segalanya terbuka, perjumpaan insan beda agama tidak dapat dielakkan. Dalam konteks hukum Islam, pernikahan beda agama juga masih menjadi kontroversi. Masing-masing pendapat hukum disertai pertimbangan (konsideran). Masing-masing pihak yang melegalkan maupun tidak mengemukakan kemaslahatan sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum. Di satu pihak, pernikahan beda agama dilarang karena dapat menimbulkan mafsadat, yaitu dapat menyeret muslim menjadi non muslim. Di pihak lain, pernikahan beda agama dibolehkan karena dapat menyeret non muslim menjadi muslim. perdebatan ini perlu didudukkan dalam kerangka Fiqh al-Maqasid. Hal ini dapat merupakan upaya untuk memosisikan hukum Islam pada porosnya (inathat al-ahkam al-syarÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã¢â€žÂ¢iyyah bi maqasidiha)
Pernikahan beda agama, hifzh al-din, hukum Islam, fiqh al-maqasid
Copyright (c) 2023 Lukman Hakim & Muhamad Risqil Azizi
upaya Upaya Pencegahan Perkawinan Anak Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
Child marriages that have a negative impact must be prevented through preventive measures. In order for the prevention efforts to be carried out properly, efforts must be made by all elements. Child marriage will be discussed using a qualitative method based on library research. Thus, this research results in efforts to prevent child marriage and so that it can be understood and implemented by readers.
Copyright (c) 2023 Anindi Lu`luil Maknun & Arini Rufaida
NUSYUZ DALAM PERSPEKTIF AGAMA DAN NEGARA
Marriage in Islam is not solely a relationship between husband and wife, but more than that Islam views marriage as an act of worship value because every action that each spouse performs when fulfilling his rights and obligations in marriage is an act of good and bad value. Rights and obligations in the household that do not work as stipulated in Islam are known as nusyuz. The problem of nusyuz in Indonesia has always been associated with the wife, as well as in the legal arrangements, namely in the Compilation of Islamic Law (KHI) only regulates the nusyuz of the wife. Nusyuz that occurs in the household can come from the side of the wife or the side of the husband. According to Soerjono Soekanto, whether or not law enforcement is effective in society is determined by several factors, namely law enforcement, legal facilities, legal awareness, legal rules, and legal culture. The law on domestic violence enacted through the law has not been fully enforced effectively to provide protection for victims of domestic violence.
Copyright (c) 2023 Akhmad Rudi Maswanto & Amir Mahmud
PERAN WAKAF DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENDIDIKAN DI PONDOK PESANTREN DARUSSALAM BLOKAGUNG BANYUWANGI
This study aims to determine the role of waqf in improving community welfare and the development of educational institutions in Darussalam Blokagung Banyuwangi Islamic boarding school. Waqf in Islam is one of the economic instruments for many social institutions, especially in the field of education. The problem raised about the role of waqf in the welfare of society and the development of education, this study uses a qualitative descriptive approach, where the results of the research show that waqf at the Darussalam Blokagung Islamic boarding school has been optimally managed for community empowerment. One of the strategic functions of the results of existing waqf assets is to alleviate poverty, unemployment, and community resilience through education and empowerment. Thus, the existence of this education-based waqf can indirectly improve the welfare of the community in the aspects of internalization and character building (Character Building) for students and santri so that they become knowledgeable, mature, independent and productive people. So that when they are involved in the community they can work professionally and usefully
Copyright (c) 2023 Habibulloh Habibulloh & Mufidah Yusroh