AL-ASHLAH : Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
AL-ASHLAH : Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. Diterbitkan oleh Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi. Terbit dua kali dalam satu tahun yaitu pada bulan Januari dan Juli. Jurnal AL-ASHLAH menerima artikel ilmiah yang ditulis dalam Bahasa Indonesia/Bahasa Inggris. Cakupan dari artikel ilmiah yang dipublikasi dalam jurnal ini adalah semua hasil kajian, penelitian, dan studi literatur tentang berbagai perspektif Hukum Keluarga, Hukum Islam, wacana gender, dan penyusunan Hukum Sipil Islam. Semua naskah yang masuk ke meja redaksi akan direview oleh mitra bestari dan pemilihan naskah didasarkan pada pertimbangan kekuatan kualitas tulisan, orisinalitas, dan kontribusinya pada ilmu pengetahuan.
Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi
Ketaatan Masyarakat Islam Pedesaan Dalam Menjaga Lingkungan Dari Sampah
The indiscriminate disposal of waste in villages, particularly in Banyuwangi Regency, has become a crucial phenomenon. In addition to the increasing daily waste, the lack of sanitation facilities and the low literacy of the community regarding waste raise concerns. The impacts involve unpleasant odors, environmental pollution, unsightly views, and the potential spread of diseases. Numerous illegal dumping points along riverbanks pose a threat to rice field irrigation. Previous studies primarily focused on factors such as attitudes and education levels, neglecting the anthropological aspects of Islamic law. This research addresses this gap by examining the behavior of rural communities towards waste in Banyuwangi from the perspective of Islamic law anthropology. The study is significant as the indiscriminate disposal of waste persists among rural Islamic communities, despite existing Islamic laws requiring environmental protection. The qualitative research method, specifically explanatory case studies, was conducted in Sarimulyo Village in December 2023. The results indicate a lack of knowledge among the community regarding waste and Islamic law, along with a tendency for non-compliance with regulations.
Copyright (c) 2026 M. Amir Mahmud, Iis Ni’matul Jannah http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengasuhan Orang Tua Pada Anak
Pengasuhan anak merupakan proses interaksi antara orang tua dan anak seperti merawat, mengasuh, memberi nafkah, memberi Pendidikan yang meliputi Pendidikan agama, ibadah, serta pembentukan akhlak yang baik. Karena hal tersebut merupakan sebuah kewajiban bagi orang tua dalam pengasuhan dan akan menimbulkan hak yang harus dipenuhi dari kewajiban tersebut. Di Desa Kedaleman ada orang tua yang belum memenuhi kewajiban dalam pengasuhan anak. Keluarga bapak T dan ibu P kurang memberikan pengawasan serta pengajaran kepada anak, yang menyebabkan anak tidak melanjutkan Pendidikan dan belum memberikan pengajaran agama dan ibadah kepada anak. Keluarga bapak W dan ibu S, mereka kurang melakukan pengawasan terhadap anaknya, dikarenakan sibuk dengan pekerjaannya sehingga anak meniru perilaku tidak baik yang ada di lingkungan sekitarnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) bersifat deskriptif, sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Pengumupan data menggunakan Teknik wawancara, observasi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan cara berpikir deduktif. Hasil penelititan ini menunjukan bahwa pelaksanaan kewajiban orang tua dalam pengasuhan anak kurang berjalan dengan baik, Karena adanya problem yang dialami orang tua, seperti orang tua Perempuan sulit mendapatkan pekerjaan, karena Pendidikan yang masih tergolong rendah dan kurangnya pemahaman orang tua tentang pemahaman agama dan ibadah, orang tua kurang memberikan pengawasan dan pengajaran kepada anak, karena masih menganggap hal tersebut merupakan mutlak tugas dari Lembaga Pendidikan. Maka kewajiban orang tua tersebut kurang berjalan dengan baik dan hak-hak anak dalam pengasuhan kurang terpenuhi.
Copyright (c) 2026 Moh. Hadad Al Madani, Lukman Hakim, Abdul Aziz http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Ihdad dan Media Sosial: Dialektika Norma Fiqh dan Realitas Sosial
Perkembangan media sosial mengubah cara perempuan berinteraksi di ruang publik, termasuk selama masa ihdad. Dalam hukum Islam, ihdad mewajibkan perempuan membatasi berhias dan interaksi sosial untuk menjaga kehormatan dan mencegah fitnah. Namun, di era digital, perempuan tetap dapat “hadir” di ruang publik melalui media sosial tanpa keluar rumah. Artikel ini membahas dialektika antara norma fiqh ihdad dan realitas sosial penggunaan media sosial oleh perempuan berihdad. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan memadukan kajian hukum Islam dan temuan penelitian terdahulu, yang dianalisis melalui teori sosiologi. Hasil kajian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial didorong oleh kebutuhan emosional, keterhubungan sosial, kebiasaan bermedia, dan tuntutan profesional, sementara secara normatif praktik tersebut berpotensi bertentangan dengan esensi ihdad apabila memuat unsur berhias dan membuka ruang fitnah. Temuan ini menegaskan perlunya penafsiran aplikatif ihdad yang tetap menjaga tujuan syariat sekaligus mempertimbangkan realitas sosial perempuan di era digital.
ihdad, media sosial, hukum Islam, sosiologi agama.
Copyright (c) 2026 Zulfa Athifah, Mukhsin Achmad http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
IJBAR NIKAH DALAM PERNIKAHAN ANAK: ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN
This study examines how the concept of ijbar marriage—the authority of a guardian to marry off a daughter without her consent—is understood within classical Islamic jurisprudence, Indonesian family law, and contemporary social practices, as well as its connection to child marriage. Positioned as a critical intervention in Islamic family law discourse, this research evaluates the compatibility between ijbar and the principles of women’s rights protection. Using a normative qualitative method based on literature review of juristic texts, national regulations, court decisions, and institutional reports, the study finds that classical jurisprudence limits ijbar to clear notions of welfare, yet in practice it is often misinterpreted as justification for forced child marriage. Although Indonesian law has raised the minimum marriage age, legal loopholes remain through the dispensation mechanism, frequently reinforced by misinformed religious narratives. Ethical analysis and maqasid al-sharia perspectives indicate that forced child marriage contradicts the aims of protecting life, dignity, and wellbeing, affirming the necessity of reinterpreting ijbar within contemporary legal and social contexts.
Copyright (c) 2025 M. Hafil Birbik http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI DALAM MENETAPKAN DISPENSASI KAWIN
Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Banyuwangi dalam menetapkan dispensasi kawin, serta menggali alasan-alasan utama permohonan dispensasi dan prosedur pengajuannya. Latar belakang penelitian ini didorong oleh tingginya angka pernikahan dini di Banyuwangi, yang masih menjadi persoalan sosial kompleks meskipun terdapat penurunan dari tahun ke tahun. Metodeiyang digunakanidalam penelitianiini menggunakan metode kualitatifidengan teknik pengumpulan data berupa wawancara,iobservasi, dan dokumentasi. Ditemukan hasil penlitian menunjukkan bahwasanya alasan utama pengajuan dispensasi kawin adalah kehamilan di luar nikah, tekanan ekonomi, budaya perjodohan dini, dan tekanan sosial. Hakim mempertimbangkan dispensasi berdasarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, yang menekankan asas kebutuhan terbaik yang diperoleh bagi anak, kesiapan psikologis serta reproduksi, serta dukungan keluarga. Prosedur pengajuan diperketat dengan persyaratan surat rekomendasi dari dinas terkait dan pendengaran langsung dari anak yang dimohonkan dispensasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun dispensasi masih diberikan dalam kondisi tertentu, pendekatan hakim semakin berhati-hati dan multidimensional. Namun, penanganan pernikahan dini tetap memerlukan kerja sama antara pengadilan, keluarga, masyarakat, dan pemerintah.
Copyright (c) 2025 Miftahur Rizqi, Raden Muyazin Arifin, Mohamad Arif Fauzi, Mohamad Arif Fauzi
PENGARUH KONSEP KAFA'AH DALAM MEMBINA KEUTUHAN RUMAH TANGGA
Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman with the aim of forming a household that is sakinah mawadah and rahmah. To be able to realize this goal of course requires a harmonious and compatible partner. Islam offers kafa'ah as a medium so that the goals of marriage can be realized. Kafa'ah is equality or equality between a prospective husband and a prospective wife. In Islam, the most important equality that must be seen is in religious matters. Parents or married couples have different kafa'ah standards ranging from a social or religious perspective. For this reason, the research conducted by researchers aims to determine the application of kafa'ah in weddings in Gintangan village. This type of research is field research (field research) which is descriptive analysis in nature. The primary source in this research is the Gintangan village community using a proportional sampling technique, where the data sampling technique takes certain considerations into account, namely people who are married and parents who have married off their children. Data collection techniques use unstructured interview methods and documentation, qualitative data analysis techniques use inductive thinking methods, namely drawing conclusions starting from questions or specific facts leading to general conclusions.
The phenomenon of marriage dispensation following national legal reform has shown a significant increase and raised controversy over the effectiveness of child protection within the framework of Islamic family law. Although Law No. 16 of 2019 established the minimum legal age for marriage as a preventive measure against child marriage, the enforcement of dispensations through Article 7(2) paradoxically creates a legal loophole that contradicts the lawÃ¢â‚¬â„¢s protective intent. This study focuses on a normative critique of marriage dispensation from the perspective of maqÃ„ÂÃ¡Â¹Â£id al-sharÃ„Â«Ã¢â‚¬Ëœah, examining to what extent contemporary Islamic family law remains responsive to the principles of Ã¡Â¸Â¥ifÃ¡Âºâ€œ al-nafs (protection of life) and Ã¡Â¸Â¥ifÃ¡Âºâ€œ al-nasl (protection of lineage). The research adopts a qualitative approach based on library research, with data collected from classical and contemporary legal texts, including works on maqÃ„ÂÃ¡Â¹Â£id, Islamic jurisprudence, and national legal documents. Content analysis was employed to reduce and categorize the data thematically. The findings reveal that dispensations granted without grounding in substantive maÃ¡Â¹Â£laÃ¡Â¸Â¥ah contradict the foundational principles of maqÃ„ÂÃ¡Â¹Â£id and tend to reproduce structural inequalities, particularly against young girls. The study concludes that maqÃ„ÂÃ¡Â¹Â£id al-sharÃ„Â«Ã¢â‚¬Ëœah must be repositioned as an epistemic framework for reformulating Islamic family law to enhance its commitment to justice and child protection. This research underscores the need for ethical and contextual legal reconstruction to avoid legalistic bias that harms vulnerable groups.
PERAN SUAMI ISTRI DALAM MEMBANGUN RUMAH TANGGA DENGAN POLA KOMUNIKASI QURÃ¢â‚¬â„¢ANI
Penelitian ini membahas tentang peran suami dan istri dalam membangun keharmonisan rumah tangga melalui penerapan pola komunikasi qawlan layyinan, yaitu bentuk komunikasi yang santun, lemah lembut dan penih hikmah sebagaimana yang telah diajarjan dalam Al-quran. Komunikasi yang efektif dan beretika merupakan pilar utama dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan (field reseacrh) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran suami istri dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan untuk mengeksplorasi secara lebih mendalam makna komunikasi qawlan layyinan sebagai bentuk komunikasi yang dapat diterapkan dalam hubungan antara suami dan istri dalam keluarga Islami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas informan menyampaikan bahwa komunikasi yang dibangun atas dasar kelembutan, kesantunan, dan saling menghargai sangat berpengaruh dalam menyelesaikan konflik keluarga. Suami yang mampu menahan amarah dan memilih kata-kata yang menenangkan ketika menegur atau memberi nasihat kepada istri cenderung lebih dihormati dan disegani dalam rumah tangga. Begitu pula istri yang berbicara dengan suara yang lembut dan menghindari kata-kata yang menyakitkan mampu menciptakan suasana emosional yang stabil di tengah tekanan kehidupan rumah tangga. hormat. Dengan demikian, hasil studi lapangan ini memperkuat bahwa pola komunikasi qawlan layyinan tidak hanya menjadi sarana untuk menghindari konflik, tetapi juga menjadi fondasi dalam membangun relasi emosional yang sehat antara suami istri serta mewariskan nilai-nilai Islam dalam keluarga.
Keywords: Husband and Wife, Qawlan Layyinan Communication Patterns
KAJIAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PERAN ORANG TUA KARIER DALAM MENGASUH ANAK DISABILITAS
The dynamics of career-oriented families in the modern era have brought significant changes to parenting patterns, including for children with disabilities. Dual-income parents often face challenges in optimally fulfilling the physical, emotional, and educational needs of their children. This study aims to analyze the parenting roles of working parents towards children with disabilities in career-oriented families from the perspectives of Islamic law and child protection legislation. The research employs an empirical approach with a descriptive-qualitative method. Data were collected through interviews and observations involving five families in Barurejo Village, Siliragung Subdistrict, Banyuwangi Regency. The research findings indicate that although both parents are employed, they must still fulfill their parenting responsibilities holistically through role-sharing, time adjustment, and support for the child's therapy. From the perspective of Islamic law, parenting emphasizes the principles of maÃ¡Â¹Â£laÃ¡Â¸Â¥ah al-maÃ¡Â¸Â¥Ã¡Â¸ÂÃ…Â«n and maqÃ„ÂÃ¡Â¹Â£id al-sharÃ„Â«Ã¢â‚¬Ëœah. In contrast, positive law guarantees the rights of children with disabilities through Law Number 35 of 2014 and Law Number 8 of 2016. The study concludes that the active involvement of both parents is pivotal to the success of caring for children with disabilities and can be implemented adaptively, provided it is grounded in the child's best interests.
Copyright (c) 2025 Qurrotun Nikmah, Lukman Hakim, Abdul Aziz
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
Sexual violence against children is a serious issue that involves multiple dimensions, including social, legal, religious, and others. One case of child sexual violence was uncovered in Bumiharjo Village, Glenmore District, Banyuwangi Regency, but it is reasonable to assume that there are still other cases that have not been reported due to fear and lack of understanding of reporting procedures. This study aims to explore the existing legal protections, identify various obstacles in their implementation, and formulate necessary corrective measures. An empirical legal approach was employed in this research, using techniques such as interviews, observation, and document analysis. The findings indicate that despite the availability of reporting services, child protection efforts are still hindered by a lack of education, weak supervision of non-formal education, and minimal family involvement. Therefore, it is crucial to strengthen relevant institutions in providing continuous education and fostering partnerships between the government, community, and families. The handling process is further hampered by social pressures, the perpetratorÃ¢â‚¬â„¢s status as a religious figure, and insufficient ongoing assistance. This study underscores the importance of inter-agency coordination, the strengthening of rehabilitation systems, and public education in creating an effective legal protection system that prioritizes the best interests of the child.
Copyright (c) 2025 Surya Wulandari, Lukman Hakim, Abdul Aziz
IMPLEMENTASI HUKUM KELUARGA SEBAGAI REKAYASA SOSIAL MASYARAKAT DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM DAN KEPATUHAN HUKUM
Family law is in an important position in the life of the community, contributing to creating and realizing an orderly and harmonious community environment. This research is based on the high rate of law violations in the family realm, such as divorce and domestic violence, which shows low awareness and compliance with family law. The method used in this study is libray research and the research approach uses a naturalistic method that is carried out at the time of natural setting, while the abjek that is studied is in accordance with the most appropriate conditions, then data collection techniques through participatory observation, and analysis of relevant legal and policy documents. The results of the study show that the implementation of family law supported by legal education, mediation, and community-based approaches can increase public understanding of the importance of family law, thereby encouraging law-abiding behavior. In addition, the results of the study also indicate that family law plays an important role as an effective social engineering tool in shaping legal norms and values that can increase legal awareness among the community.
EFEKTIVITAS NAZHIR DALAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA WAKAF PESANTREN
Waqf is a legal action of a person, group, or legal entity that separates part of their property for the purpose of worship or other purposes according to Islamic teachings. This study uses a field research method with a descriptive-qualitative approach. Primary data is obtained directly from primary sources, while secondary data comes from indirect sources. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation, with analysis using descriptive-analytical methods. The results of the study show that the role of nazhir at YPP Miftahul Ulum in Bengkak Village has not been optimal. The appointment of nazhir is still carried out traditionally, choosing parents who are considered religious and able to manage waqf land, but do not meet the ideal criteria. The supporting factors for waqf management are references to Law No. 41 of 2004 concerning Waqf, while obstacles include internal factors, such as limited human resources, and external factors, such as lack of attention from the government and the surrounding community. The impact of supporting factors allows nazhir to adjust its duties and functions according to the law, while inhibiting factors cause the management and development of waqf land to not be optimal.
PENERAPAN KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945
This research aims to analyze the application of interreligious harmony based on the perspective of Islamic law and the 1945 Constitution. Religious harmony is an important pillar in maintaining social stability in the midst of Indonesia's diversity. Islamic law emphasizes the value of tolerance and respect, while the 1945 Constitution guarantees freedom of religion as a constitutional right. This research uses a qualitative method with a postpositivism approach, as well as primary and secondary legal sources. Data collection techniques include interviews, documentation, and observation, while data analysis is carried out through reduction, presentation, and conclusion drawn. The results of the study show that social interaction between Muslims and Christians in Sumbersewu Village runs harmoniously through good communication. The principles of maqhÃƒÆ’Ã‚Â¢shid al-syarÃƒÆ’Ã‚Â®ah, especially hifdzu al-dÃƒÆ’Ã‚Â®n (safeguarding religion), are an important foundation in creating harmony. Factors that support harmony include individual awareness of the importance of living peacefully, strong faith in religion, and mutual respect and tolerance for the implementation of worship in each religion. This research emphasizes that harmony is not only realized through the rule of law, but also through the social awareness of the community
DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP ANGKA PERCERAIAN DI KECAMATAN KALIBARU KABUPATEN BANYUWANGI
Marriage at a young age often has a negative impact both personally and socially, so if not anticipated, early marriage will not result in family happiness. One of the main factors that cause early marriage is the low level of education, which affects the mindset and understanding of the nature and purpose of marriage. This study uses a qualitative descriptive method with an explanatory descriptive qualitative approach. Primary data was collected through observation, interviews, and documentation, while secondary data was obtained from the literature. Data analysis is carried out through data reduction, data presentation, and conclusion drawn. The results of the study show that young divorce victims, especially women, experience a change in social status to become young widows, so they must be economically independent. Personal impacts that arise include trauma and depression, while social impacts are in the form of difficulty adapting to the environment. Factors that cause divorce at a young age include economic problems, infidelity, lack of harmony in the household, the inability of the husband to provide for the family, and lack of openness between spouses.
Copyright (c) 2024 Muhammad Arif Fauzi, Ansari Ansari
DINAMIKA PERKEMBANGAN METODE PENETAPAN HUKUM NAHDLATUL ULAMA DAN MAJELIS ULAMA INDONESIA DALAM PEMBARUAN HUKUM ISLAM
This research aims to analyze the dynamics of the legal determination method developed by Nahdlatul Ulama (NU) and the Majelis Ulama Indonesia (MUI) in the context of legal reform so that it can accommodate problems that occur in the reality of human civilization. This research is library research, with an Islamic legal approach, qualitative data analysis and documentation techniques from both primary and secondary sources related to the legal determination method (istinbath al-ahkam) developed by NU and MUI. NU's method of legal determination has developed and has become the basic foundation of the legal system, namely using the qauliy, ilhaqiy and manhajiy school of thought approaches and gradually NU has made syarah (explanation) of this system. The MUI perfected the system and mechanism for determining laws using the al-jam'u wa at-taufiq method, the muqaranah method and the bayani and ta'lili methods as an explanation of the manhaji method. Furthermore, the MUI refined and confirmed this method to become organizational regulations. These dynamics reinforce that NU and MUI have moderate and adaptive principles, where Islamic law is flexible, elastic and dynamic according to current developments
Copyright (c) 2024 Imam Syafi'i, Lukman Hakim
EFEKTIVITAS PAK OGAH DALAM MENGATUR LALU LINTAS PERSPEKTIF MAQASIDH AL-SYARIAH
This research aims to understand, identify, and analyze the phenomenon of the prevalence of ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã…â€œPak OgahÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã‚Â in Genteng Subdistrict, Banyuwangi Regency. This type of research is empirical juridical, where the researcher describes in detail the object being studied regarding the legal effectiveness of Pak Ogah in traffic regulation from the perspective of Maqasid Al-Shariah. The research approach includes the statute approach, conceptual approach, juridical-sociological, and Maqasid Al-Shariah. Data collection was carried out using interviews and documentation, then analyzed descriptively and qualitatively. The results of the study indicate that: 1) the existence of Pak Ogah is met with both pros and cons in the reality of society; the pros are that Pak Ogah is considered to help reduce traffic congestion, while the cons are that Pak Ogah is seen as a cause of traffic jams. According to the theory of legal effectiveness and Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation, Pak Ogah is an illegal profession because it lacks legal standing and is considered ineffective in assisting police duties, thus requiring regulation and training. 2) The Maqasid Al-Shariah perspective on the Pak Ogah phenomenon includes 2 out of five principles, namely Hifdz Al-Maal, where the profession of Pak Ogah becomes a job and source of livelihood for its practitioners, especially for the lower economic class, as it is favored because it does not require complicated qualifications; and Hifdz Al-Nafs, which prioritizes sustaining one's life and supporting their family, ensuring the continuity of life according to its course.
URGENSI PERMOHONAN PENETAPAN WALI OLEH ORANG TUA UNTUK PENJUALAN HARTA ANAK PERSPEKTIF UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN ANAK
Minors need the help of guardians to carry out legal acts, including the transaction of children's property. In Indonesian laws, parents have the right to be the guardians of their children and when acting as guardians all the actions they do must be in the best interests of their children. The prominent number of domestic violence against children, especially those committed by parents, deserves attention. Parents have obligations and responsibilities to their children, including child protection. To exercise their rights as guardians, parents must properly fulfill their obligations and responsibilities towards their children. Therefore, the appeal for guardianship through court is important as a means of verification whether parents have properly fulfilled their obligations and responsibilities. In this study, the first core problem is "What is the urgency of appeal for guardianship as the condition for the transaction of children's property from the perspective of the Child Protection Law. This study uses methods of normative juridical, and literature studies with conceptual, case, and statute approaches to examine and discuss the urgency of the appeal for guardianship for the transaction of children's property. The results of the author's research are as follows: the appeal for guardianship for the transaction children's property is important to protect children's rights and so that children are not economically exploited by transaction that is not in their best interests.
PENGARUH INTERVENSI ORANG TUA TERHADAP KEBERLANGSUNGAN RUMAH TANGGA ANAK
Parental intervention in the household affairs of their children is a phenomenon that often occurs in society. This study examines parental intervention from the perspective of Islamic law and positive law to determine its legal implications and limits. Using a normative juridical approach, this research analyzes legal sources, including Islamic law principles and national regulations governing family and household matters. The findings indicate that in Islamic law, parental intervention is permissible as long as it aligns with principles of benefit (maslahah) and does not cause harm (mafsadah). Meanwhile, positive law in Indonesia upholds household independence while still recognizing the advisory role of parents. However, excessive intervention that disrupts household harmony may have legal consequences. This study concludes that parental intervention should be conducted wisely, respecting the autonomy of the child's household while providing guidance in accordance with legal and ethical principles.
Copyright (c) 2025 Akhmad Rudi Maswanto, Ani Ulyatur Rashida
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PEUTRON ANEUK DALAM ADAT ACEH
This study aims to analyze the perspective of Islamic law on the Peutron Aneuk tradition, a cultural practice in Aceh, particularly in Desa Paya Peunaga, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat. The research addresses two main issues: (1) How is the ritual process of the Peutron Aneuk tradition conducted in Desa Paya Peunaga, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat? and (2) What is the perspective of Islamic law on this tradition? The study employs a field research method with a descriptive approach, incorporating syarÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã¢â€žÂ¢i (Islamic jurisprudence), cultural, and sociological perspectives. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation to obtain relevant information about the issues studied. The findings reveal that: (1) The Peutron Aneuk ritual is performed on the seventh day after a baby's birth and includes several ceremonies, such as peucicap, peusijuk, beu kaca, balek hate manok, cuko 'ok, belah kelapa, peugiding tanoh, and marhaban. Each symbol in these rituals holds distinct philosophical meanings. (2) From the perspective of Islamic law, the Peutron Aneuk tradition practiced in Desa Paya Peunaga is considered inconsistent with Islamic teachings. This is due to the absence of explicit guidance from the Qur'an or the Sunnah mandating such practices. Additionally, the implementation of this tradition is not solely regarded as an expression of gratitude to Allah for the blessing of a newborn but also reflects a belief among some community members in the benefits of the tradition outside of Islamic values, which contradicts the principles of tawhid (Islamic monotheism).
PERNIKAHAN CHILDFREE: TREN REVOLUSI GAYA HIDUP GENERASI MILLENNIAL DI KALANGAN GENERASI Z DAN DAMPAKNYA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM
Childfree marriages are becoming increasingly common among Generation Z and Millennials, indicating changes in social values and lifestyles. The aim of this research is to identify the main components that influence a couple's decision to marry without children and to evaluate the impact from the perspective of Islamic family law. This qualitative study collects data through participant observation and in-depth interviews. Research shows that economics, health, personal freedom, and concern for the environment are the main factors in marriage decisions not to marry. According to Islamic family law, having children is considered an important goal of marriage. However, there is respect for individual freedom to make decisions that do not conflict with sharia principles. Couples who choose not to have children often face social and religious pressure, but their decision can be considered valid if it is based on compelling reasons such as health or other relevant conditions. The social impact of this decision varies, from support to rejection, but shows a shift in values in modern society, which increasingly values individual life choices. This research provides insight into the dynamics of childless marriage and its implications in the Islamic legal and social context.
the Lifestyle Revolution of tthe Millennial Generation
and Generation Z all embrace childfree marriage
HIFZH AL-DIN SEBAGAI KONSIDERAN HUKUM PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF FIQH AL-MAQASHID
Pernikahan beda agama masih menjadi polemik hingga saat ini. Tidak dapat dipungkiri, di zaman yang segalanya terbuka, perjumpaan insan beda agama tidak dapat dielakkan. Dalam konteks hukum Islam, pernikahan beda agama juga masih menjadi kontroversi. Masing-masing pendapat hukum disertai pertimbangan (konsideran). Masing-masing pihak yang melegalkan maupun tidak mengemukakan kemaslahatan sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum. Di satu pihak, pernikahan beda agama dilarang karena dapat menimbulkan mafsadat, yaitu dapat menyeret muslim menjadi non muslim. Di pihak lain, pernikahan beda agama dibolehkan karena dapat menyeret non muslim menjadi muslim. perdebatan ini perlu didudukkan dalam kerangka Fiqh al-Maqasid. Hal ini dapat merupakan upaya untuk memosisikan hukum Islam pada porosnya (inathat al-ahkam al-syarÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã¢â€žÂ¢iyyah bi maqasidiha)
Pernikahan beda agama, hifzh al-din, hukum Islam, fiqh al-maqasid
Copyright (c) 2023 Lukman Hakim & Muhamad Risqil Azizi
upaya Upaya Pencegahan Perkawinan Anak Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
Child marriages that have a negative impact must be prevented through preventive measures. In order for the prevention efforts to be carried out properly, efforts must be made by all elements. Child marriage will be discussed using a qualitative method based on library research. Thus, this research results in efforts to prevent child marriage and so that it can be understood and implemented by readers.
Copyright (c) 2023 Anindi Lu`luil Maknun & Arini Rufaida
NUSYUZ DALAM PERSPEKTIF AGAMA DAN NEGARA
Marriage in Islam is not solely a relationship between husband and wife, but more than that Islam views marriage as an act of worship value because every action that each spouse performs when fulfilling his rights and obligations in marriage is an act of good and bad value. Rights and obligations in the household that do not work as stipulated in Islam are known as nusyuz. The problem of nusyuz in Indonesia has always been associated with the wife, as well as in the legal arrangements, namely in the Compilation of Islamic Law (KHI) only regulates the nusyuz of the wife. Nusyuz that occurs in the household can come from the side of the wife or the side of the husband. According to Soerjono Soekanto, whether or not law enforcement is effective in society is determined by several factors, namely law enforcement, legal facilities, legal awareness, legal rules, and legal culture. The law on domestic violence enacted through the law has not been fully enforced effectively to provide protection for victims of domestic violence.
Copyright (c) 2023 Akhmad Rudi Maswanto & Amir Mahmud
PERAN WAKAF DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENDIDIKAN DI PONDOK PESANTREN DARUSSALAM BLOKAGUNG BANYUWANGI
This study aims to determine the role of waqf in improving community welfare and the development of educational institutions in Darussalam Blokagung Banyuwangi Islamic boarding school. Waqf in Islam is one of the economic instruments for many social institutions, especially in the field of education. The problem raised about the role of waqf in the welfare of society and the development of education, this study uses a qualitative descriptive approach, where the results of the research show that waqf at the Darussalam Blokagung Islamic boarding school has been optimally managed for community empowerment. One of the strategic functions of the results of existing waqf assets is to alleviate poverty, unemployment, and community resilience through education and empowerment. Thus, the existence of this education-based waqf can indirectly improve the welfare of the community in the aspects of internalization and character building (Character Building) for students and santri so that they become knowledgeable, mature, independent and productive people. So that when they are involved in the community they can work professionally and usefully
Copyright (c) 2023 Habibulloh Habibulloh & Mufidah Yusroh
ETIKA BISNIS PERIKLANAN PADA APLIKASI INSTAGRAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang ada pada periklanan di media sosial Instagram. Akan tetapi tidak sedikit pelaku usaha menampilkan produk yang tidak sesuai dengan fakta dan tidak jarang pula mengabaikan norma-norma serta nilai-nilai kejujuran. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat field research dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini yaitu: 1) Etika bisnis yang baik dalam periklanan di media sosial instagram harus sesuai dengan aturan hukum yang ada. Kejujuran merupakan salah satu prinsip etika bisnis dalam periklanan, karena masih ditemukan pelaku usaha online shop yang tidak jujur dalam mengiklankan produknya di media sosial instagram. 2) Hukum ekonomi syariah memperbolehkan periklanan di instagram jika periklanan tersebut sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam mengajarkan bagi pelaku bisnis untuk selalu berlaku jujur, tidak membohongi konsumen dengan berbagai tipuan. Etika bisnis Islam harus memperhatiakan prinsip-prinsip keadilan, kesatuan, pertanggungjawaban, kehendak bebas, kebajikan dan kebenaran.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PERSPEKTIF KORPORASI SEBAGAI PELAKU
Legal protection for child victims or trafficking in person is still constrained by regulations that are not in favor or victims. From the perspective of the corporation as the perpetrator apparently not much has been touched on criminal responsibility. The victimÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã¢â€žÂ¢s child does get guaranteed legal protection, including restitution, but if the perpetrator does not pay, then there is no way out for the victim provided by Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of trafficking in Persons (PTPPO). Research conducted by Elfina Librine sahetapy from investigations by the National Commission for Child Protection from 2004 to 2006 that occured in Indonesia, which involved various interest including corporations as perpetrators, ilustrates alarming statistics, where trafficking in childreen under the age of five since 2004, the National Commision From Child Protection recorded for 400 cases of child trafficking cited by the national mass media from 2005 ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã¢â‚¬Å“ 2006 it is estimated that approximately 10,000 (ten thousand) children were trafficked and 30% or around 3,000 childreen were trafficked for the purpose of prostitution abbroad. The author conducted a normative study on this matter were it was found that childreen as victims of criminal acts of trafficking in persons commited by corporations have not recieved maximum legal protection from the State, government and society, the imposition of fires for corporations is regulated in the Child Protections Act, as well as in the Law on the eradication of the Criminal Act of trafficking in Persons (PTPPO) there is an imbalance that creates gaps.
Copyright (c) 2023 Raden Muyazin Arifin, Jaenuri Jaenuri
KONSEP PERWALIAN PEREMPUAN DALAM PERNIKAHAN MENURUT SYEIKH MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI DAN PROF. DR. WAHBAH AZ- ZUHAILI
Wali is a person who has the right to marry a woman's husband according to Islamic law. Marriage guardians have a very important position, they can even determine whether a marriage is valid or not. Marriage without a legal guardian is null and void. The purpose of this research is to understand the concept of female guardianship in marriage. The results of the study showed that the concept of female guardianship in marriage according to the book of Sheikh Muhammad Arsyad Al-Banjari and the Book of Islamic Fiqh Wahbah Az-Zuhaili have similarities in terms of women's guardianship in marriage. In these two books the emphasis is on guardianship which takes precedence, namely the intimate guardian then the ab'ad guardian. The method used is by conducting qualitative research methods that focus on library research using literary sources such as manuscripts, books, journals, newspapers and other documents.
Copyright (c) 2023 Anwar Hafidzi, Norhaliza Norhaliza
KONSEP RADHAÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã¢â€žÂ¢AH SYEKH IMAM IBNU RUSLAN DALAM KITAB MATAN ZUBAD DAN SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI DALAM KITAB AN-NIKAH
Penelitian ini mengkaji konsep penyusuan anak (Radha'ah) dalam dua kitab, yaitu Matan Zubad Syekh Imam Ibnu Ruslan dan An-Nikah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dengan menggunakan metode penelitian perbandingan. Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan konsep penyusuan anak yang dijelaskan dalam kedua kitab tersebut, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara keduanya, serta menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang pandangan-pandangan yang disajikan dalam konteks keilmuan Islam. Metode penelitian perbandingan digunakan untuk menganalisis sudut pandang yang mereka sampaikan terkait konsep penyusuan anak. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman tentang konsep penyusuan anak dalam konteks keilmuan Islam. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis kedua kitab tersebut untuk memahami konsep penyusuan anak dalam konteks yang berbeda. Penelitian perbandingan ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih luas tentang konsep penyusuan anak dalam konteks keilmuan Islam.
Copyright (c) 2023 Muhammad Nasrullah, Jiyad Asyrafi, Anwar Hafidzi
DINAMIKA HAK WARIS ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
This research was conducted with the aim of finding out how the inheritance rights of adopted children apply to the assets of their adoptive parents and how the inheritance distribution system is for these adopted children. By using normative juridical research methods, it can be concluded, in the event that the inheritance rights of adopted children occur due to the influence of legal pluralism in the civil field that applies in Indonesia. In the Islamic legal system, adoption does not carry legal consequences in terms of blood relations and inheritance relations with adoptive parents. In inheritance rights according to BW (Burgelijk Wetboek), this law does not regulate the inheritance rights of adopted children but contains the rights of each heir to a certain part of the inheritance by using the term Legitieme portie. Regulations regarding inheritance law that apply in Indonesia to date apply 3 legal systems, namely inheritance according to customary law, inheritance according to Islamic law and inheritance according to BW (Burgelijk Wetboek) whose enactment is based on the choice of law from the community. Inheritance arrangements according to customary law refer to the system that applies to each customary community. Inheritance arrangements according to Islamic Law refer to the Compilation of Islamic Law which regulates the distribution of inheritance according to the Compilation of Islamic Law (KHI). Inheritance arrangements in Civil Law comply with the provisions in BW (Burgelijk Wetboek).
Copyright (c) 2023 Akhmad Rudi Maswanto, Surya Wulandari, Dwi Risqi Meilani
NALAR KRITIS HUKUM ISLAM TERHADAP RESPON MODERNITAS
Islamic law will still be able to respond to new issues arising, as a consequence of the advancement of science and technology. In the Treasures of Islamic Sciences, Fiqh (Islamic law) is one of the classical disciplines that are always loaded with interesting discourse, the natural character of the Islamic law as part of the Islamic Shari'a and permanent (qath'i) and must be received "taken for granted" on one side and his position as a product of Ijtihadi which is often produced from the relatively Islamic sources (Zhanny) on the other hand makes Islamic law has a different face. In other words, Islamic law is often identical to the number of rules and doctrines of Islam on some daily issues of Islamic Ummah which is static and raw. Among the emerging laws of the world are laws that are based on religious norms. Because religion always strengthens and closely interwoven with the state of Islamic law is one of the religious norms that exist in the world of Islamic law is universal, because it bases its various conditions based on Maqashid al-Syari'ah, namely Hifzhu al-Din, Al-Nafs, Al-Aqli, Al-Nasi, an al-Amal, which are all closely related to human life, both in ancient and modern times. Besides, Islamic law prioritizes the principles of truth, fairness, equality, and responsibility.
Copyright (c) 2023 Edy Imam Supneo, Ansari Ansari